Anggaran Perpustakaan Harus Dinaikkan Demi Rangsang Minat Baca

Dua program prioritas Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) dalam upayanya mencerdaskan kehidupan bangsa masih terus berjalan, yaitu membangun E-Library sebagai perluasan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan Perpustakaan Desa. Keduanya sedang berjalan bertahap. Tentunya diperlukan sinergi apik antara kewenangan eksekutif dan legislatif, baik di pusat maupun daerah dalam mencapai sasaran tersebut.

Hal itu diucapkan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Hj. Liliek Soelistyowati saat menerima kunjungan resmi Tim Komisi E DPRD Sumatera Utara yang dikpimpin langsung oleh Ketua Komisi E Aduhot Simamora, dan perwakilan BPAD Provinsi Sumut di kantor Perpusnas, Salemba, Rabu (9/3).

Dalam dialog yang berlangsung sekitar satu jam, Liliek menjabarkan bahwa pengembangan E-Library telah dilakukan sejak tahun 2008, sehingga nanti pada tahun 2014 sudah bisa digunakan. “Saat ini baru 35 titik yang telah bermitra dengan kami, 31 diantaranya provinsi, 2 UPT Perpustakaan di Blitar dan Bukittinggi, dan sisanya di Kabupaten/Kota,” papar Liliek. Namun, lanjut Deputi, bukan berarti meniadakan fungsi manual yang telah ada sebelumnya. E-Library gunanya memudahkan pemustaka dan pustakawan berselancar mencari segala macam informasi dan pengetahuan dari berbagai daerah karena telah terintegrasi. “Pencarian secara manual tetap diperlukan”.

Berkaitan dengan pengembangan perpustakaan desa, salah satu upaya yang dilakukan pusat yaitu dengan memberikan stimulus berupa Mobil Perpustakaan Keliling (MPK). Proyeksinya, di tahun 2014 mendatang semua provinsi, Kabupaten/Kota telah mendapatkan porsi MPK. Juga untuk bantuan Kapal Perpustakaan Keliling (KPK) yang diperuntukkan khusus bagi beberapa daerah pulau di Nusantara.
Mendengar hal tersebut, sejumlah anggota DPRD Sumut sangat mengharapkan agar Perpusnas bisa terus membantu pengembangan di Sumatera Utara. Apalagi, dari 33 Kabupaten yang ada, 15 diantaranya belum terjamah perpustakaan. “Kami berkomitmen dalam pengembangan perpustakaan di Sumatera Utara. Bahkan, anggaran untuk hal hal tersebut kami naikkan,” terang Ketua Komisi E DPRD Sumut.

Sekretaris BPAD Provinsi Sumut yang ikut dalam kunjungan Chandra Silalahi juga menjelaskan bahwa Perpusnas dalam empat tahun terakhir sangat berkomitmen dalam pengembangan perpustakaan disana. Bahkan, kini perpustakaan telah ada di beberapa puskesmas. Ada rencana, tempat ibadah dan pondok pesantren juga akan didirikan perpustakaan.

Kiprah Perpusnas bukan hanya disitu, pemasyarakatan minat baca turut khususnya di Sumtera Utara juga patut diperhatikan. Anggota Komisi E menerangkan fakta kalau minat baca masyarakat disana sangat tinggi. Sayangnya, tidak didukung oleh fasilitas taman bacaan yang masih minim. Selain itu, harga jual buku juga sangat mahal, sehingga daya beli masyarakat terbatas. “Dari aspirasi yang berkembang, mereka mengharapkan bacaan diperkaya,” ungkap Nurhasanah, anggota Komisi.
Perpustakaan di Sumut sudah seperti rumah kedua (second home) bagi masyarakat setempat. Bahkan, Gubernur Sumatera Utara pernah menyampaikan harapannya agar masyarakatnya bisa bebas buta aksara, kaya pengetahuan dan informasi. Maka itu, Sumatera Utara tidak berkeberatan jika provinsi yang terkenal dengan Danau Tobanya menjadi binaan pusat dalam hal anggaran.

Mengomentari tersebut, Deputi menyarankan agar para stakeholder setempat membuka kerjasama dengan pihak swasta lokal (daerah). Pemerintah bisa memanfaatkan kewajiban CSR yang melekat pada pihak swasta untuk membantu pengembangan perpustakaan dan taman bacaan. Beberapa daerah pun sudah mulai menerapkan kerjasama tersebut.***

Sumber : www.pnri.go.id