- Oleh Awaluddin Abdussalam
Dalam setahun ini diperkirakan ada 1,7 juta kematian pada anak atau 5 persen pada balita akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah lewat imunisasi, seperti campak, polio, difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus, dan tuberkulosis (tb). Laporan terakhir menyebutkan pada januari-Oktober 2011 terjadi ledakan atau kejadian luar biasa difteri di Jatim, menjangkiti tak kurang dari 328 anak dan menewaskan 11 anak (Irwan Julianto, 2011).
Negara ini pun lagi-lagi gamang melindungi masyarakat yang ingin sehat karena tidak termasuk dari 172 negara yang dirilis WHO meratifikasi The World Health Organization (WHO) Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC). Padahal Komnas Pengendalian Tembakau melaporkan bahwa jumlah laki-laki perokok berusia di atas 15 tahun mencapai 66%, sedangkan perempuan 4%. Diperkirakan terjadi peningkatan jumlah dari tahun ke tahun.
Hilangnya pasal tembakau menjadi contoh betapa sulitnya melindungi keluarga agar tetap sehat terbebas dari asap rokok. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi sangat kontroversial ketika dalam pembahasannya pasal mengenai tembakau dihilangkan.
Walaupun ada niat baik pemerintah merampungkan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengendalian Dampak Penggunaan Tembakau pada tahun ini.
Terkait dengan pencapaian target MDGs, kita tetap merasa khawatir. Memang dilaporkan target beberapa keberhasilan sektor kesehatan, antara lain selama hampir 10 tahun tingkat prevalensi tuberkulosis bergeser dari 443 kasus per 100.000 penduduk (1990) menjadi 244 kasus (2009).
Angka kematian anak-anak di bawah usia 5 tahun juga mengalami penurunan dari 97 kasus per 1.000 kelahiran hidup (1991) menjadi 44 kasus (2007). Target angka kematian anak di bawah umur 5 tahun yang harus dicapai tahun 2015 sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup.
Walaupun sangat kontroversial mengenai angka kematian ibu melahirkan di Indonesia (Wahyu Susilo, 2010), data 2009 dari Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (UNESCAP), Program Pembangunan PBB (UNDP), UNFPA, dan WHO (data juga dikonfirmasi oleh ADB dan Bank Dunia), sebenarnya terjadi kenaikan angka kematian ibu melahirkan dari 307 kasus per 100.000 kelahiran hidup menjadi 420 kasus.
Fungsi Puskesmas
Kekhawatiran sulitnya program pemerintah diterima masyarakat adalah terhadap fenomena makin banyaknya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) berubah status menjadi puskesmas perawatan.
Pelayanan kesehatan di puskesmas makin mengedepankan upaya pengobatan (kuratif) ketimbang pencegahan (preventif) dan promotif.
Sebenarnya puskesmas sebagai pelayanan kesehatan terdepan di masyarakat, dapat dijadikan tolok ukur pengamatan. Apakah upaya preventif dan promotif dikerjakan dengan sungguh-sungguh, atau semaunya. Puskesmas yang berubah menjadi miniatur rumah sakit, dengan mengubah statusnya menjadi puskesmas dengan perawatan, menjadikan tenaga kesehatan terkonsentrasi pada upaya mengelola rawat inap.
Kebijakan sejumlah daerah di Jateng meningkatkan status puskesmas menjadi puskesmas rawat inap, sebagai prioritas utama, jangan-jangan merupakan pengabaian fungsi yang lebih luhur, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Puskesmas dengan rawat inap memang perlu dibangun, tetapi ada baiknya hal itu hanya diterapkan untuk daerah yang jauh dari sarana pelayanan rujukan.
Tidaklah membanggakan misalnya puskesmas rawap inap dengan pelayanan yang sangat bagus, dengan embel-embel akreditasi maupun bersertifikat internasional, tetapi masalah kesehatan masyarakat di sekitarnya masih tidak dapat terpecahkan.
Pasalnya, puskesmas dituntut tidak hanya melakukan upaya pengobatan yang baik tetapi bertanggung jawab menggerakkan pembangunan kesehatan dan memberdayakan masyarakat agar mampu mengatasi permasalahan kesehatannya sendiri. (10)
— Awaluddin Abdussalam, epidemiologis, sanitarian, Kabid Bina Program Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Brebes
Sumber: Suaramerdeka, 19 Nopember 2011
0 komentar:
Posting Komentar